Azab Maksimal Belum Tentu Beri Hasil Jera Bagi Koruptor

Laporan Wartawan Tribunnews. com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Upaya vonis terhadap anggota PDI Perjuangan, Saeful Bahri, dinilai tidak memberikan efek jera.

Pihak Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti majelis hakim Mahkamah Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan hanya menjatuhkan vonis selama satu tahun dan 8 bulan ditambah denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan kepada Saeful Bahri.

Saeful Bahri diproses hukum sebab terbukti menyuap komisioner KPU MENODAI periode 2017-2022, Wahyu Setiawan sejumlah RP 600 juta.

Upaya suap dilakukan untuk membantu Harun Masiku memperoleh kursi dalam DPR RI melalui jalur Pancaroba Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.

Menanggapi hal tersebut, pemerhati masalah korupsi, Ma’ruf Asni mengatakan majelis hakim selaku pemegang kekuasaan kehakiman memiliki indepedensi yang tidak sanggup diintervensi siapa pun, entah tersebut individu dan/atau kelompok termasuk bagian kekuasaan tertentu.

“Menghormati putusan hakim terhadap suatu kejadian hendaklah dihargai dan ditaati serta menjadi hal prinsipiil yang mesti dipegang teguh oleh seluruh kalangan, termasuk masyarakat sipil, ” sirih dia, Jumat (29/5/2020).

Baca: Kasus Korupsi KEINGINAN Pendidikan, MA Tolak Permohonan Mantan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar

Menurut dia, telah terjadi kekeliruan fatal manakala putusan hakim dipaksakan untuk mengikuti jumlah dukungan atau salah kepala di antara yang berperkara, sebab itu dapat berimplikasi tercorengnya marwah kehakiman serta mencederai keadilan.

Dia menilai, efek jera terhadap seorang pelaku tindak kebusukan tidak dapat diukur dari seberapa berat hukuman yang diterima.

Kesimpulan semacam itu, sekapur dia, tampak menunjukkan apabila ideal menghukum seberat-beratnya masih dominan di dalam agenda antirasuah. Sehingga, paradigma itu harus diubah.

Updated: May 29, 2020 — 7:45 pm