Komnas HAM: Penundaan Pilkada Serentak 2020 Menyangkut Aspek Kemanusiaan

Laporan Wartawan Tribunnews. com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung janji Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Upaya penundaan tersebut menyangkut aspek keselamatan, kesehatan, serta kemanusiaan.

Pernyataan itu disampaikan anggota Komnas HAM Amirudin Al Rahab.

“Ini situasi krisis, siap pilihan utama tunda Pilkada. Tak ada lagi urusan yang lain-lain yang dibicarakan seperti soal elektronik voting dan lain-lain, ” ujar Amirudin Al Rahab dalam kesibukan Webkusi Pemilu, Diskusi Jarak Jauh Daring bertema Pemilu dalam Pandemi Covid-19: Perspektif Global, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, Senin (6/4/2020).

Baca: KPU Minta Presiden Segera Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada

Menurut dia, penudaan pesta demokrasi di tingkat daerah itu bukan lagi sekedar hitung-hitungan teknis penyelenggaraan.

Sehingga, dia menghargai, tidak perlu meributkan hal teknis atau memaksakan pilkada tetap berlaku di tengah pandemi.

Bilamana ini, kata dia, semesta elemen masyarakat harus berkomitmen buat menyelamatkan masyarakat dari krisis pandemi Covid-19, termasuk menunda penyelenggaraan penetapan kepala daerah serentak.

Dia mengungkapkan satu-satunya adalah dengan menunda Pilkada sampai Indonesia meninggalkan krisis dari pandemi Covid-19.

Baca: Ketua KPU Desak Presiden Jokowi Segera Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada

“Lebih baik konsentrasi berhenti 6 bulan atau 1 tahun, dengan begitu kita bisa melangsungkan proses pembatasan orang dan mereduksi penyebaran virus. Penyebaran virus berkorelasi langsung dengan pergerakan dan perjumpaan orang dalam kerumunan yang penuh, kalau tidak dibatasi sampai surat, ” katanya.

Updated: April 6, 2020 — 3:29 pm