KPK Sita Rp 3, 7 Miliar dari Kasus Suap Gatot Pujo ke Eks Anggota DPRD Sumut

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita sejumlah uang dari kasus suap lantaran mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ke puluhan petunjuk anggota DPRD Sumut.

“Dalam proses penyidikan perkara itu telah dilakukan penyitaan uang pengembalian para tersangka dan saksi senilai total Rp3. 732. 500. 000, ” kata Deputi Penindakan KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Dalam kasus ini, KPK telah memeriksa 59 orang saksi dan menahan 14 orang tersangka.

Teranyar, KPK menahan mantan anggota DPRD Sumut Nurhasanah terhitung mulai 14 Oktober 2020 sampai dengan dua November 2020 di Rutan Cabang KPK di Kavling K4 Gedung Merah Putih KPK.

“Hari ini setelah memeriksa bukti dengan jumlah 59 orang, KPK kembali melakukan penahanan terhadap kepala orang tersangka yakni NHS (Nurhasanah), ” tutur Karyoto.

Baca juga: BREAKING NEWS: KPK Awet 11 Mantan Anggota DPRD Sumut Penerima Suap Eks Gubernur Gatot Pujo Nugroho

KPK menetapkan status tersangka pada 14 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 pada 30 Januari 2020.

14 mantan legislator itu yakni, Sudirman Halawa, Rahmad Pardamean Hasibuan, Nurhasanah, Megalia Agustina, Ida Budiningsih, Ahmad Hosein Hutagalung, Syamsul Hilal, Robert Nainggolan, Ramli, Mulyani, Layani Sinukaban, Japorman Saragih, Jamaluddin Hasibuan, dan Irwansyah Damanik.

Para tersangka itu diduga menerima hadiah atau ketentuan berupa uang yang diterima secara beragam antara Rp377. 500. 000 sampai dengan Rp 777. 500. 000 dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Penerimaan kekayaan terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara dan persetujuan perubahan anggaran pendapatan & belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tarikh anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Kemudian, pengesahan angggaran perolehan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 & 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara dan penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada
tahun 2015.

Berasaskan perbuatannya tersebut, 14 anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014
dan/atau 2014-2019 disangkakan melanggar pasal 12 huruf rencana atau huruf b atau urusan 11 Undang-Undang Nomor 31 Tarikh 1999 tentang Pemberantasan Tindak Kejahatan Korupsi sebagaimana telah diubah secara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Penetapan 14 mantan anggota DPRD Provinsi Sumut ini sebagai simpulan merupakan tahap keempat.

Sebelumnya, KPK juga telah menjalankan 50 unsur pimpinan dan bagian DPRD Provinsi Sumut periode 2004-2009 dan/atau 2014-2019.

50 orang tersebut kini sedang menjalani pidana masing-masing sesudah divonis bersalah oleh majelis ketua Pengadilan Tipikor dengan hukuman rata-rata 4 hingga 6 tahun penjara.

Updated: October 14, 2020 — 5:34 pm