Mudik Tetap Dilarang, Kemenhub Segera Terbitkan Turunan dari Permenhub No 25 tahun 2020

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Kementerian Perhubungan akan mengeluarkan susunan turunan dari Permenhub No 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dengan adanya aturan turunan tersebut, pemerintah tetap dengan tegas melarang kegiatan mudik untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Mudik langgeng dilarang, tidak ada perubahan tempat hal itu. Yang tengah kami lakukan adalah menyusun Surat Edaran dari Dirjen Perhubungan Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian sebagai petunjuk turunan dari Permenhub 25/2020.

Hal tersebut sebagai tindak lanjut terhadap usulan dari Kemenko Perekonomian untuk mengakomodir kebutuhan yang penting dan mendesak bagi masyarakat agar perekonomian tentu dapat berjalan dengan baik secara menyediakan transportasi penumpang secara terpatok, dengan syarat tetap memenuhi adat kesehatan, ” kata Juru Kata Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam Jakarta, Jumat (1/5/2020).

Adita menegaskan, sebelum Surat Informasi tersebut diterbitkan, saat ini patokan yang berlaku terkait larangan penerapan sarana transportasi masih seperti yang berlangsung saat ini yaitu larangan mengangkut penumpang keluar dan menyelap wilayah PSBB, zona merah serta aglomerasi yang sudah PSBB, dalam semua moda transportasi.

Sedangkan transportasi untuk logistik serta angkutan barang tetap berjalan seolah-olah biasa.

Adita memasukkan, Surat Edaran Dirjen nantinya bakal mengatur kegiatan penyediaan transportasi (darat, laut, udara dan kereta api) untuk bepergian masyarakat dengan keinginan yang penting dan mendesak, yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan physical distancing yang telah diatur dalam Permenhub 18/2020.

“Kemenhub juga tengah mengkoordinasikan teknis pelaksanaan pemeriksaan calon penumpang dengan kriteria kebutuhan penting dan mendesak dengan pihak terkait seperti Departemen Kesehatan dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagai bagian yang berwenang terhadap protokol kesehatan, ” kata Adita.

Updated: May 1, 2020 — 6:41 am