Ombudsman RI Menyayangkan Sikap DKPP Terkait Pemberhentian Eks Komisioner KPU Evi Novida

Laporan Kuli Tribunnews. com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyayangkan serta kecewa atas sikap dari Mahkamah Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat diminta penjelasan atau klarifikasinya melalaikan surat Ketua Ombudsman Nomor B/577/LM. 15-K1/0108. 2020/IV/2020 mengenai dugaan penyimpangan prosedur oleh DKPP RI terpaut proses pemberhentian Mantan Komisioner Tip Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting Manik.

Peristiwa ini sesuai ketentuan Pasal enam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, bahwa Ombudsman berhak meminta penjelasan kepada terlapor mengenai permasalahan yang dilaporkan & telah dinyatakan ditangani oleh Ombudsman RI.

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala yang menangani laporan Mantan Komisioner KPU tersebut menjelaskan, Evi Novida melaporkan dugaan penyimpangan prosedur oleh DKPP RI terkait proses pemberhentian dirinya.

Hal yang menjadi keberatan Pelapor adalah bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Beracara Isyarat Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, kerap pleno putusan dilakukan secara mati oleh tujuh Anggota DKPP kecuali dalam keadaan tertentu dihadiri paling sedikit lima orang anggota DKPP.

Baca: Mauro Icardi Memang Sudah Setahun Morat-marit Ingin Dilepas Inter Milan logat Giuseppe Bergomi

Baca: Jon Jones Mengambil Bayaran Tinggi Saat Ingin Naik Kelas di Arena UFC

“Sedangkan terhadap dakwaan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tersebut, rapat lengkap putusan tanggal 10 Maret 2020 hanya dihadiri 4 orang Bagian DKPP, ” kata Adrianus Meliala, di Jakarta, Selasa (2/6/2020).

Selain itu, berdasarkan Bab 32 ayat (10) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dilaksanakan dengan menghadirkan Teradu dan/atau Terlapor.

“Namun dalam hal ini, Pelapor merasa tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk menganjurkan penjelasan atau melakukan pembelaan muncul, ” tambahnya.

Patuh Adrianus, setelah beberapa lama menduduki, Ombudsman RI menerima tanggapan DKPP melalui surat nomor 045/K. DKPP/SEt-04/IV/2020, 29 April 2020.

Namun dalam surat tersebut bagian DKPP menyatakan tidak tepat untuk menjelaskan kembali perkara yang telah diperiksa dan diputus.

Hal tersebut untuk menghindari berbagai kemungkinan tafsir dan dapat melahirkan ketidakpastian Putusan.

Terpaut hal tersebut, jajaran Ombudsman RI telah mengupayakan tanggapan langsung lantaran DKPP melalui video conference, tetapi tidak mendapat respon yang molek dari pihak DKPP. Ia pula menyayangkan sikap DKPP tersebut.

“DKPP selalu berdalih serta berlindung pada Pasal 112 bagian (2) Undang-Undang No. 15 Tarikh 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang mana putusan DKPP bersifat final & mengikat, ” tegas Adrianus.

Sebagai informasi, laporan Evi Novida di Ombudsman RI terpaksa dihentikan dan ditutup karena era ini terhadap substansi permasalahan dengan dilaporkan telah menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Gugatan terhadap Presiden Republik Indonesia itu didaftarkan dengan Nomor Perkara: 82/G/2020/PTUN. JKT pada tanggal 17 April 2020.

Updated: June 2, 2020 — 8:06 pm