Restrukturisasi Bank-bank Sakit, Jangan Pakai Himbara untuk Salurkan Bantuan Likuiditas

Oleh M. Misbakhun, Anggota Komisi XI DPR RI

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Arah kita selama ini dalam rapat-rapat Komisi XI di DPR dengan Komite Kemantapan Sistem Keuangan (KSSK) adalah menghindari adanya moral hazard dan conflict of interest dalam upaya penyelamatan di sektor perbankan.

Usulan menggunakan bank-bank milik negara anggota Himbara justru makin menghasilkan keliru bantuan likuiditas yang dipakai untuk program penyelamatan ekonomi.

Hal tersebut makin menunjukkan adanya pelanggaran tempat prinsip moral hazard dan bakal memyebabkan terjadinya conflict of interest itu.

Bagaimana bisa bank-bank milik pemerintah menjadi menyelenggarakan kebutuhan likuiditas bank lain serta mengurus restrukrisasi kredit bermasalah pada bank lain.

Sementara, pada saat yang sama, bank-bank anggota Himbara juga harus mengurus restrukrisasi kredit atas nasabahnya sendiri.

Baca: Menakertrans Bolehkan Perusahaan Tunda Bayar THR, Pekerja Menolak Cepat

Baca: Luhut: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi Ketiga se-Asia

Akan ada conflict of interest yang kuat dengan di bank-bank lain apabila memiliki hubungan kredit sindikasi bersama dengan bank Himbara. Konsep ini betul sulit untuk dilaksanakan.

Baca: Sriwijaya Air Kembali Terbang Mulai 13 Mei 2020, Khusus Rute Domestik

Ini menunjukkan bahwa antar anggota KSSK miskin ide & tidak punya gagasan baru dengan solutif yang membantu sektor riil untuk bangkit kembali.

Itu merupakan bagian tak terpisahkan atas bagaimana program menyelamatkan daerah keuangan dan perbankan.

Di dalamnya ada mata pertalian menyelamatkan sektor riil melalui relaksasi dan restrukrisasi kredit serta sandaran kredit baru agar sektor riil bisa bangkit kembali pasca Pandemi Covid19.

Seharusnya, program penyelamatan dan pemulihan ekonomi tidak boleh membuat pola perbankannya malah sakit karena rancangan pemulihan yang dibuat tidak sempurna dan dipaksakan sebagai kompromi mengiringi anggota KSSK yang masih melindungi hegemoni egosentris lembaganya saja.

Hasil rapat Komisi XI dengan KSSK pada 6 Mei 2020 sudah membuat kesimpulan dengan jelas.

Pemerintah harus membuat prakiraan biaya yang digunakan untuk program pemulihan ekonomi yang mana setiap kebijakan, regulasi dan patokan operasional pelaksanaannya harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Komisi XI.

* Artikel itu adalah pendapat pribadi, penulis merupakan juga Wakil Ketua Fraksi Golkar Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Updated: May 10, 2020 — 2:43 pm